Penurunan IQ itu datang seperti kabar duka yang merayap pelan di antara ruang-ruang kelas. Dari 109,6 merosot menjadi 78,4 dalam satu tahun yang terasa begitu singkat. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Angka itu seperti cermin retak yang memantulkan wajah masa depan dengan buram. Delapan poin lagi, orang-orang berbisik, dan kita akan berdiri di ambang ironi yang getir. IQ gorila. Kegelisahan pun merebak, mencari kambing hitam yang mudah disorot adalah guru.

Guru, sosok yang dahulu sudah dilihat hanya dengan sebelah mata, kini dituding dengan nada getir. Mengapa setelah kesejahteraan meningkat, justru kecerdasan siswa seperti merunduk? Pertanyaan itu bergaung, namun jarang benar-benar ditelusuri akarnya. Sebab persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang berdiri di depan kelas, melainkan tentang apa yang diam-diam mengendap dalam kebijakan.

Ada keputusan-keputusan yang lahir dari meja para pakar, jauh dari hiruk-pikuk ruang belajar. Peringkat dihapuskan, katanya demi menjaga perasaan. Anak-anak di posisi bawah
dikhawatirkan akan runtuh harga dirinya. Namun hidup tak pernah benar-benar steril dari perbandingan. Bukankah justru dari posisi rendah sering tumbuh tekad yang paling keras? Ketika peringkat dihilangkan, bukan hanya rasa malu yang lenyap, tetapi juga percikan kompetisi. Dan tanpa kompetisi, api itu pelan-pelan padam.

Sementara itu, siswa-siswa berprestasi menyimpan kecewa yang sunyi. Mereka bertanya dalam diam. Untuk apa bersusah payah jika tak ada pengakuan? Dalam dunia yang meratakan segala capaian, perbedaan menjadi sesuatu yang nyaris tabu. Padahal, justru dalam perbedaan itulah manusia belajar menilai, mengukur, dan melampaui dirinya sendiri.

Bahasa pun ikut dilunakkan. Larangan diganti anjuran, kata 'jangan' disulap menjadi 'lebih baik.' Kalimat-kalimat menjadi indah, tetapi kehilangan ketegasan. Anak-anak tumbuh dalam bunyi yang halus, namun kabur batasnya. Mereka mengenal pilihan, tetapi tak benar-benar memahami larangan. Dunia terasa seperti taman tanpa pagar. Indah, tetapi membingungkan.

Lebih jauh lagi, kebijakan tentang kenaikan kelas berubah menjadi semacam doktrin yang tak boleh digugat. Tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus melaju, apa pun kondisinya. Guru dipaksa menjadi penjaga gerbang yang tak boleh menutup pintu. Namun belajar bukan sekadar berjalan ke depan. Kadang menuntut berhenti, mengulang, memahami kembali apa yang terlewat. Ketika kesempatan itu dicabut, siswa kehilangan hak untuk benar-benar mengerti. Siswa ada yang paham bahasa normatif namun banyak juga yang perlu lecutan cambuk. Dedi Mulyadi gubernur Jawa Barat, Rhenald Kasali adalah dua contoh orang sukses yang pernah tidak naik kelas. Teman sekolah saya yang sekarang menjabat Kajari di sebuah kabupaten juga pernah tinggal kelas. Mereka tidak menyalahkan atau dendam kepada guru. Tentu masih ada yang menyangkal bahwa jamannya sudah lain, jangan disamakan. Yang membuat lain adalah manusianya. Membuat lain kebijakan yang kelihatan mulia namun ternyata berdampak merusak. Padahal sejarah diam-diam mencatat Dedi Mulyadi dan Rhenald Kasali, mereka justru menemukan pijakan setelah terjatuh. Kegagalan bukan selalu jurang. Kadang kegagalan adalah tangga yang tersembunyi. Namun dalam sistem yang menolak kegagalan, makna itu perlahan menghilang.

Orang tua mulai bersuara, merasakan perubahan yang tak kasatmata namun nyata dalam perilaku anak-anak mereka. Ada keganjilan yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu yang keliru sedang dibungkus dengan niat baik. Kebijakan-kebijakan itu tampak mulia di permukaan, tetapi menyimpan celah yang merusak di dalamnya. Orang tua mulai menuntut terapkan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa yang memerlukannya.

Pada akhirnya, kita diingatkan pada satu hal sederhana bahwa pendidikan bukan sekadar soal angka, kebijakan, atau slogan. Pendidikan adalah perjumpaan manusia dengan batas dan kemungkinan dirinya. Dan guru, betapapun besar perannya, tetaplah manusia, bukan malaikat yang mampu menebus semua kekeliruan sistem.